BI Larang Transaksi Pembayaran dengan Virtual Currency
Oleh Faqih Rohman Syafei, pada Jan 13, 2018 | 13:24 WIB
BI Larang Transaksi Pembayaran dengan Virtual Currency
Ilustrasi. (Pixabay/Public Domain Archive)

JAKARTA, AYOCIREBON.COM -- Bank Indonesia menyatakan jika virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Penyelenggara jasa sistem pembayaran dan teknologi finansial di Indonesia dilarang untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Direktur Eksekutif Departeman Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, dalam keterangan resminya menuturkan jika pelarangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Karena mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap transaksi pembayaran atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang yang berada di wilayah negara Indonesia wajib menggunakan rupiah," ujarnya, Sabtu (13/1/2018).

Dia mengatakan jika virtual currency memiliki risiko tinggi. Soalnya, tak ada otoritas yang bertanggungjawab dan tak ada pula administrator resmi.

Selain itu, nilai perdagangannya juga sangat fluktuatif hingga rentan akan risiko penggelembungan. Hal ini, lanjutnya, bisa mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang juga pendanaan terorisme.

"Ini bisa merugikan masyarakat. Maka dari itu Bank Indonesia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak membeli dan menjual atau memperdagangkannya," tegasnya.

Secara mendetail, pelarangan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

Editor : Asri Wuni Wulandari
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600