Politik Uang Rentan Terjadi di Daerah Miskin
Oleh Faqih Rohman Syafei, pada Feb 10, 2018 | 21:37 WIB
Politik Uang Rentan Terjadi di Daerah Miskin
Deputy Coordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz. (Faqih R Syafei)

UNIVERSITAS MAJALENGKA, AYOCIREBON.COM -- Deputy Coordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz mengungkapkan, praktik politik uang sangat rentan terjadi di daerah yang tingkat ekonomi masyarakatnya masih berada dilevel menengah ke bawah. Sedangkan di masyarakat perkotaan atau masyarakat ekonomi bagus cenderung teguh pada pilihan politiknya. 

"Mereka (masyarakat menengah ke bawah) karena faktor penghasilan yang tidak menentu dan juga biasa menjadikan lebih gampang menerima," ujarnya kepada Ayocirebon usai Seminar Nasional Good Governance dan Pelatihan Anti Korupsi di Universitas Majalengka, Sabtu (10/2/2018).

Menurutnya, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang definisi politik uang serta hukuman atau sanksi bagi pemberi dan penerima menjadikan praktik ini sering sekali terjadi dalam setiap Pemilu atau Pilkada. 

Selain itu, masyarakat pun cederung permisif dengan pelanggaran tersebut. Karena mengganggapnya sebagai insentif sesaat serta tidak peduli dengan efek kedepannya.

Berdasarkan riset yang dilakukan ICW, praktik politik uang terjadi pada H-7 jelang hari pencoblosan dalam bentuk pemberian sembako dan uang dengan menggunakan kelompok masyarakat yang terorganisir seperti birokrasi, ketua RT/RW dan laik sebagainya.

"Kadang masyarakat tidak tahu ada aturan yang memberikan sanksi bagi si pemberi dan penerima. Jika praktik ini terus terjadi, ini punya efek berlanjut karena dengan ongkos politik yang tinggi maka potensi korupsi pun semakin besar. Ini dilemanya," terang Donal.

Dijelaskannya, instrumen penegakan hukum praktik politik uang sudah ada, tetapi hingga saat ini belum maksimal. 

"Caranya cukup mudah, masyarakat hanya perlu melaporkannya, dan Panwaslu yang akan menindaknya. Namun sisi lemahnya penegakan hukum Pemilu kita masih lemah," ucapnya. 

Sementara itu, untuk konteks Kabupaten Majalengka terdapat potensi terjadinya praktik politik uang karena terjadi ketimpangan ekonomi diantara masyarakat dibeberapa daerahnya. 

"Majalengka punya warga yang beda, dibeberapa titik punya ekonomi bagus dan titik lainnya masih belum mapan. Potensi politik uang rentan," pungkas Donal.

 

 

Editor : Andri Ridwan Fauzi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600