Tak Netral di Pilkada, PNS Akan Disanksi Tegas
Oleh Faqih Rohman Syafei, pada Feb 10, 2018 | 21:42 WIB
Tak Netral di Pilkada, PNS Akan Disanksi Tegas
Kepala Biro Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman. (Faqih R Syafei/ayocirebon)

UNIVERSITAS MAJALENGKA, AYICIREBON.COM -- KemenPAN-RB akan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti mendukung Paslon pada Pilkada Serentak 2018.

Kepala Biro Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan bila ada PNS yang melanggar akan diberikan sanksi sedang sampai berat.

Adapun pelanggaran tersebut seperti mengikuti kampanye, memberikan dukungan, memakai fasilitas negara untuk kepentingan salah satu Paslon, atau memberikan keuntungan lainnya kepada salah satu Paslon.

"Sanksi tersebut berupa penundaan gaji, penundaan pangkat, turun jabatan, pembebasan jabatan sampai yang terberat pemberhentian secara tidak hormat," ujarnya kepada Ayocirebon usai Seminar Nasional Good Governance dan Pelatihan Anti Korupsi di Universitas Majalengka, Sabtu (10/2/2018).

Selain itu, memberikan respon di media sosial  semisal ngelike, memberikan tanggapan, upload foto atau berswafoto bersama salah Paslon dengan menunjukan keberpihakan termasuk kedalam pelanggaran etik seperti yang diatur dalam PP 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Apabila terbukti akan dikenakan sanksi moral sampai administrasi.

Dijelaskannya, teknis penindakan di lapangan dilakukan oleh Tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pada tingkatan Kota dan Kabupaten yang bertanggung jawab adalah inspektorat, serta dibantu oleh Bawaslu. Hasil laporan dari penindakan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Hingga saat ini semuanya masih dalam berproses," ungkap Herman.

Herman mengimbau kepada seluruh PNS untuk selalu menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2018, menjunjung tinggi kode etik dan mentaati perundang-undangan.  

"PNS lebih baik fokus saja pada pelayanan masyarakat. Jangan takut bila ada tekanan karena sekarang ada perlindungan manajemen, kebijakan termasuk mutasi dan rotasi yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Apabila ada oknum pejabat yang bertindak sewenang-wenang dengan merotasi atau lainnya, laporkan. Apabila tidak terbukti maka akan dikembalikan jabatan semula," pungkasnya.

 

 

Editor : Andri Ridwan Fauzi
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600