Pasangan Bamunas - Edo Akan Laporkan KPU dan Panwaslu Kota Cirebon ke DKPP
Oleh Faqih Rohman Syafei, pada Jul 01, 2018 | 08:13 WIB
Pasangan Bamunas - Edo Akan Laporkan KPU dan Panwaslu Kota Cirebon ke DKPP
Tim Gabungan Pemenangan Pasangan Bamunas - Edo. (Faqih Rohman/ayocirebon)

KEJAKSAN, AYOCIREBON.COM--Tim Gabungan Pemenangan Pasangan Bamunas - Edo akan melaporkannya KPU Kota Cirebon dan Panwaslu Kota Cirebon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lantaran telah melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pilwalkot Cirebon 2018.

Ketua Tim Gabungan Pemenangan Pasangan Bamunas  - Edo, Edi Suripno menilai KPU Kota Cirebon menunjukan kinerja yang tidak profesional dengan menolak rekomendasi Panwascam terkait pemungutan suara ulang. Karena berdasarkan aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 59 Ayat 2 A pemungutan suara ulang bisa dilakukan apabila terjadi pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan prosedur, seperti yang terjadi di 24 TPS di Kota Cirebon.

Lanjutnya, KPU Kota Cirebon pun telah melakukan pembohongan publik, karena beberapa waktu sebelumnya menyatakan siap melaksanakan apapun keputusan Panwascam.

"Keputusan KPU ini telah menyalahi peraturan perundangan-undangan, karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam terkait dugaan pelanggaran aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 di 24 TPS," ungkap Edi kepada awak media di Kantor DPC PDIP Kota Cirebon, Minggu (1/7/2018).

Edi mengatakan Panwaslu Kota Cirebon tidak konsisten dalam melaksanakan rekomendasi Panwascam terkait pelanggaran pembukaan kotak suara secara tidak prosedural. Dia pun menduga Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan intervensi sehingga terjadi pencabutan keputusan secara tidak rasional. 

"Nyata-nyatanya perbuatan tersebut melanggar prosedur  tata administrasi sebagaimana diatur. Dan ini ada upaya intervensi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat," katanya.

Karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses tersebut, maka akan dilakukan upaya hukum untuk dengan melaporkannya kepada pihak berwajib terkait pembukaan kotak suara, serta ke Mahkamah Konstitusi karena melakukan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. 

"Kami akan laporkan ke DKPP, Polisi, dan MK. KPU Kota Cirebon harus tanggung jawab kepada masyarakat atas keputusannya," pungkas Edi.
 

Editor : Andres Fatubun
element line orangeARTIKEL TERKAITelement line orange

Komentar

Populer
Social Media
Socmed Ayo Bandung 160x600